Lombok Barat, Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kecamatan Batulayar, khususnya kawasan perbukitan, mulai menghadapi ancaman kekeringan. Kondisi ini disebut sebagai persoalan yang terus berulang hampir setiap tahun dan dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang bersifat permanen.

Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Batulayar, Bang Juna, saat diwawancarai menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa program penanganan jangka panjang, bukan sekadar solusi sementara.

Bang Juna juga meminta PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ia berharap, pasca proses hukum yang menjerat mantan pejabat perusahaan, PT. AMGM dapat semakin fokus menjalankan amanat peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan air minum dengan menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, PT. AMGM perlu membangun dan menyediakan tampungan-tampungan air di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan sehingga masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang belum terjangkau jaringan perpipaan, tetap dapat memperoleh akses air bersih saat musim kemarau.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta PT. AMGM lebih aktif menghadirkan solusi nyata melalui penyediaan tampungan air di wilayah rawan kekeringan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," ujar Bang Juna.

Ia juga berharap di bawah kepemimpinan PLT Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, pemerintah daerah dapat menjadikan persoalan kekeringan sebagai salah satu prioritas pembangunan, terutama melalui penyediaan infrastruktur air bersih dan program yang mampu memberikan solusi permanen bagi masyarakat di wilayah perbukitan.

Menurut Bang Juna, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan yang diambil diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan darurat saat musim kemarau, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjamin pasokan air bersih dalam jangka panjang.

Masyarakat Batulayar berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama PT. AMGM segera menyusun langkah strategis agar persoalan kekeringan tahunan tidak lagi menjadi beban yang terus dialami warga, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi titik rawan kekeringan.

Lombok Barat — Di tengah proses hukum yang masih berjalan terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) usai OTT KPK, elite partai pengusung justru mulai memperlihatkan gejala yang sangat memprihatinkan, terlalu ngebet membicarakan kursi Wakil Bupati. Padahal, secara hukum dan etika politik, pembahasan pengisian jabatan itu belum pada tempatnya, karena seluruh proses harus menunggu putusan pengadilan yang  inkracht.

‎Sekjend Kasta Lobar, Muhammad Hawari, menilai situasi ini bukan hanya menunjukkan kegaduhan internal partai, tetapi juga membuka watak asli politik elektoral yang selama ini lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat.

‎“Ini terlalu dini, terlalu terburu-buru, dan sangat tidak peka terhadap situasi publik. Selama proses hukum belum inkracht, membicarakan kursi Wabup adalah tindakan yang prematur dan menunjukkan bahwa yang dipikirkan elite partai bukan pemulihan kepercayaan publik, melainkan pembagian jatah kekuasaan,” tegas Hawari.

‎Secara hukum, dasar pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dalam praktiknya, pengisian jabatan tersebut mensyaratkan kondisi hukum yang jelas, bukan semata-mata karena hasrta politik sesaat. Selain itu, proses peradilan pidana juga mengenal asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Dengan kata lain, selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka segala spekulasi politik atas jabatan turunannya adalah tindakan yang tidak bijak.

‎Hawari menegaskan, memburu kursi Wabup di tengah perkara korupsi yang belum selesai justru memperlihatkan bahwa partai politik masih memandang daerah sebagai arena distribusi kekuasaan, bukan lagi ruang pengabdian.

‎“Kalau partai benar-benar berpikir tentang daerah, mestinya yang dibahas adalah bagaimana memulihkan tata kelola pemerintahan, memperbaiki layanan publik, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bukan langsung sibuk mengatur siapa duduk di kursi nomor dua. Ini membuktikan bahwa partai politik kita terlalu sering berbicara tentang kepentingan partai, tetapi sangat jarang bicara soal nasib rakyat,” ujarnya.

‎Menurut Kasta Lobar, fakta bahwa pasangan LAZADHA diusung oleh koalisi partai pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa kemenangan politik adalah hasil kerja kolektif. Karena itu, ketika muncul skandal korupsi yang mencederai marwah pemerintahan, yang seharusnya tampil pertama adalah sikap bertanggung jawab, bukan klaim sepihak atas jabatan wabup.

‎“Kalau memang masih punya kepekaan moral, mestinya elite partai menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Lombok Barat. Sebab rakyat bukan alat tawar-menawar, rakyat sudah memberi mandat, tapi mandat itu justru disalahgunakan. Ini beban politik, beban moral, dan beban sejarah bagi partai pengusung,” kata Hawari.

‎Ia juga menilai bahwa perilaku berebut kursi di saat publik sedang menunggu kepastian hukum merupakan bentuk politik oportunistik yang sangat telanjang. Partai tampak lebih sibuk menghitung posisi ketimbang menghitung kerusakan kepercayaan yang ditinggalkan oleh kasus korupsi tersebut.

‎“Ini bukan soal siapa lebih pantas tapi ini soal kapan waktunya. Dan saat ini, waktunya bukan untuk bagi-bagi kursi. Waktunya adalah menunggu proses hukum selesai, menunggu putusan inkracht, lalu baru bicara secara tertib dan bermartabat sesuai mekanisme perundang-undangan,” tambahnya.

‎Kasta Lobar mengingatkan bahwa urusan pengisian jabatan wakil bupati harus ditempatkan dalam koridor hukum dan etika publik, bukan dalam logika rebutan kekuasaan. Dalam suasana seperti ini, partai politik semestinya menunjukkan kelasnya sebagai institusi demokrasi, bukan sebagai mesin kepentingan yang hanya bergerak ketika ada jabatan yang bisa diperebutkan.

‎“Kalau partai hanya berisik ketika ada kursi kosong tapi diam ketika rakyat dirugikan, maka itu menandakan bahwa orientasi mereka memang bukan pembangunan daerah, melainkan distribusi dan akumulasi kekuasaan. Dan itulah yang hari ini sedang dibaca publik dengan sangat jelas, maka cocok sudah partai-partai ini diboikot dari lobar” tutup Hawari.

Lombok Barat, 1 Agustus 2026 – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat berinisial LAZ, dinamika politik di daerah mulai menghangat. Sejumlah partai pengusung disebut mulai membahas dan mempersiapkan figur yang akan mengisi kursi Wakil Bupati Lombok Barat.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menilai pembahasan mengenai perebutan kursi wakil bupati saat ini masih terlalu dini.

Menurutnya, perhatian seluruh pihak seharusnya lebih difokuskan pada proses penegakan hukum dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Terlalu dini berbicara soal siapa yang akan mengisi kursi wakil bupati. Luka rakyat akibat dugaan praktik korupsi yang mencoreng wajah pemerintahan Lombok Barat saja belum terobati. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian hukum, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan manuver politik, tegas Tantowi.

KASTA NTB menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Lombok Barat. Organisasi tersebut juga meminta seluruh partai politik untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan politik jangka pendek.

KASTA NTB DPD Lombok Barat juga meminta agar seluruh pihak memfokuskan perhatian pada evaluasi dan perombakan secara menyeluruh terhadap jajaran atau jaringan pemerintahan yang diduga masih terafiliasi dengan kepemimpinan LAZ. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, KASTA NTB berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara yang sedang berjalan hingga ke akar-akarnya apabila ditemukan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.

Jangan sampai perhatian publik dialihkan oleh perebutan jabatan. Rakyat masih menunggu keadilan, menunggu pemerintahan yang bersih, dan menunggu pertanggungjawaban atas peristiwa yang telah melukai kepercayaan mereka.

Fokuslah terlebih dahulu melakukan evaluasi total dan pembenahan birokrasi agar kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dipulihkan, tutup Tantowi.

Lombok Tengah – Ketua KASTA NTB DPD Lombok Tengah, Khairul Fikri, menghadiri undangan dari Kapolresta Lombok Tengah sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan elemen masyarakat sipil.

Dalam kesempatan tersebut, Khairul Fikri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolresta Lombok Tengah beserta seluruh jajaran atas sambutan yang hangat, penuh kekeluargaan, dan keterbukaan yang diberikan kepada seluruh tamu undangan.

Menurutnya, suasana tersebut mencerminkan komitmen Polresta Lombok Tengah untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta berbagai organisasi kemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan sambutan yang begitu hangat dari jajaran Polresta Lombok Tengah. Kehangatan, keikhlasan, dan rasa kekeluargaan yang kami rasakan menjadi modal penting dalam membangun komunikasi serta kolaborasi yang baik demi kepentingan masyarakat," ujar Khairul Fikri.

Ia juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Kapolresta yang baru, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah semakin kondusif. Menurutnya, rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus dijaga melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.

KASTA NTB DPD Lombok Tengah menilai bahwa pendekatan humanis yang ditunjukkan jajaran Polresta menjadi langkah positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dengan komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang profesional, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa dan kampung di Kabupaten Lombok Tengah.

Kami berharap Polresta Lombok Tengah terus menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang apa pun. Polri yang dekat dengan masyarakat adalah fondasi penting dalam menciptakan daerah yang aman, damai, dan maju, lanjutnya.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat, KASTA NTB DPD Lombok Tengah menyatakan siap bersinergi dengan Polresta Lombok Tengah dalam mendukung berbagai program yang bertujuan menciptakan stabilitas keamanan, menjaga persatuan, serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Khairul Fikri mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kapolresta Lombok Tengah. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik, penuh integritas, dan membawa perubahan positif bagi daerah.

Semoga Bapak Kapolresta senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Semoga Polri semakin dicintai masyarakat, semakin profesional, semakin presisi, dan bersama seluruh elemen bangsa mampu membawa Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang aman, nyaman, maju, serta semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional.

Lombok Barat – LSM KASTA NTB mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hampir tiga pekan sejak L. Ahmad Zaini (LAZ) dan pihak lainnya ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini belum ada penetapan tersangka baru.

Padahal, selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa puluhan saksi, menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, termasuk Kantor PDAM Giri Menang. Dari rangkaian penyidikan tersebut, penyidik juga menyita berbagai dokumen, barang bukti, serta uang tunai bernilai miliaran rupiah.

Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tantowi Jauhari, mengatakan masyarakat tentu menaruh harapan besar agar penyidikan terus dikembangkan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Menurut Tantowi Jauhari, berdasarkan informasi yang telah disampaikan KPK kepada publik dalam konferensi pers mengenai dugaan adanya aliran uang kepada salah satu tersangka, pihaknya berharap penyidik menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas perkara ini. Jangan berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan apabila penyidik menemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak lain. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," tegas Tantowi Jauhari.

Ia juga menyampaikan bahwa KASTA NTB menduga praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak dilakukan oleh satu, dua, tiga orang saja, melainkan kemungkinan melibatkan lebih dari banyak pihak. Karena itu, menurutnya, penyidikan perlu terus dikembangkan berdasarkan bukti yang sah untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Kami berharap KPK mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Jika memang terdapat bukti keterlibatan pihak lain, maka proses hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, tutup Tantowi Jauhari.

Lombok Barat, 30 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KASTA NTB Kabupaten Lombok Barat mendatangi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai respons atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ). KASTA NTB menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah. 

Ketua DPD KASTA NTB Lombok Barat, M. Tantowi Jauhari, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar reaksi atas kasus hukum, melainkan bentuk pengawalan agar reformasi birokrasi benar-benar diwujudkan demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Adapun poin tuntutan KASTA NTB meliputi:

1.Mendesak DPRD Lombok Barat memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif secara lebih ketat dan berkelanjutan.

2.Meminta DPRD segera memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan pasca OTT.

3.Mendesak DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Plt. Bupati Lombok Barat agar melakukan reformasi birokrasi, termasuk pembersihan internal terhadap aparatur yang terindikasi terlibat praktik korupsi.

4.Mendesak Plt. Bupati melakukan evaluasi dan audit jabatan terhadap pejabat OPD maupun BLUD yang diduga merupakan bagian dari jejaring patronase kekuasaan sebelumnya.

5.Meminta Inspektur Inspektorat Lombok Barat dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya fungsi pengawasan internal.

6.Menuntut pemerintah daerah mengembalikan tenaga honorer yang diberhentikan secara tidak prosedural dan tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan administratif.

7.Mendesak evaluasi dan pergantian Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah apabila terdapat indikasi keterkaitan dengan jejaring kekuasaan lama.

8.Mendesak pergantian Direktur Utama PT AMGM yang telah terlibat kasus korupsi serta evaluasi terhadap Direktur PT Tripat yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan patronase sebelumnya.

KASTA NTB menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut bertujuan mendorong lahirnya pemerintahan yang profesional, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Momentum pasca OTT harus menjadi titik balik reformasi birokrasi di Lombok Barat. Jangan sampai kasus serupa kembali terulang akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang," tegas M. Tantowi Jauhari.

KASTA NTB juga menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut dari tuntutan tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan demi terwujudnya Lombok Barat yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lombok Barat – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat dan penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi sorotan berbagai kalangan. Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menyayangkan peristiwa tersebut dan mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat maupun DPRD Kabupaten Lombok Barat.Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Masyarakat berhak bertanya, selama ini apa yang dikerjakan oleh badan pengawas internal maupun fungsi pengawasan legislatif sehingga dugaan praktik seperti ini bisa terjadi, ujar Tantowi

Menurutnya, Inspektorat seharusnya tidak hanya berfokus melakukan audit terhadap pemerintah desa, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah.Inspektorat jangan hanya menjadi alat pukul kekuasaan untuk mengaudit pemerintahan desa saja. Pengawasan harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa tebang pilih terhadap seluruh penyelenggara pemerintahan daerah," tegasnya.

Tantowi juga meminta kepemimpinan baru di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Inspektorat, termasuk mengevaluasi Kepala Inspektorat apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem pengawasan internal sehingga dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai yang besar tidak dapat dicegah, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi terhadap Kepala Inspektorat, bahkan bila diperlukan dilakukan penonaktifan dari jabatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, katanya.

Di akhir pernyataannya, KASTA NTB DPD Lombok Barat menyatakan mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut tuntas perkara tersebut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.